.png)
Nama Topan Obaja Ginting mendadak jadi sorotan publik.
Ia bukan hanya karena posisinya sebagai Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara, tetapi juga karena perannya dalam pusaran kasus korupsi proyek jalan yang menyeret perhatian publik ke nama Gubernur Sumut Bobby Nasution, menantu Presiden Joko Widodo.
Kasus ini mencuat usai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Mandailing Natal, Sumatera Utara.
KPK menetapkan lima tersangka, termasuk Topan, atas dugaan suap dalam proyek-proyek pembangunan jalan bernilai ratusan miliar rupiah.
Peran Kunci Topan Obaja dalam Proyek Bermasalah
Topan diduga memainkan peran kunci dalam penunjukan rekanan proyek jalan secara langsung tanpa proses lelang sebagaimana aturan yang berlaku.
“TOP kemudian memerintahkan RES (Kepala UPTD Gunung Tua Dinas PUPR Provinsi Sumut Rasuli Efendi Siregar) menunjuk KIR sebagai rekanan atau penyedia,” kata Asep Guntur Rahayu, Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK (28/6/2025).
Nilai proyek yang disorot mencapai Rp 157,8 miliar.
Dalam prosesnya, Topan dan para pihak diduga menerima uang dari rekanan, seperti yang diungkap Asep, “Selain itu juga, diduga terdapat penerimaan lainnya oleh TOP dari KIR dan RAY melalui perantara.”
Jejak Karier Topan Obaja Ginting
Topan bukan nama baru di pemerintahan.
Ia merupakan lulusan STPDN tahun 2007 dan pernah menjadi Camat Medan Tuntungan saat Bobby Nasution menjabat Wali Kota Medan.
Pada Desember 2021, ia diangkat menjadi Kadis PU Pemko Medan, sebelum akhirnya menjabat Kadis PUPR Provinsi Sumut atas pengangkatan Bobby pada Februari 2025.
Ia juga sempat ditunjuk Bobby sebagai Plt Sekda Kota Medan selama Pilkada 2024.
“Saat ini sedang dilakukan upaya follow the money, mengikuti ke mana uang itu. Kalau nanti ke siapapun, ke atasannya atau mungkin ke sesama kepala dinas atau ke gubernur, ke mana pun itu dan kami memang meyakini, kami tadi juga sudah sampaikan bahwa kita bekerja sama dengan PPATK untuk melihat ke mana saja uang itu bergerak. Nah kita tentu akan panggil, akan kita minta keterangan, apa dan bagaimana sehingga uang itu bisa sampai kepada yang bersangkutan. Jadi tidak ada dalam hal ini yang akan kita kecualikan,” ucap Asep.
Dua proyek besar menjadi fokus penyidikan: pembangunan jalan di Dinas PUPR Sumut dan Satker PJN Wilayah 1 Sumut.
Rinciannya termasuk proyek Jalan Sipiongot-Batas Labusel (Rp 96 miliar) dan Jalan Hutaimbaru–Sipiongot (Rp 61,8 miliar).
KPK juga menyebut uang tunai sebesar Rp 2 miliar telah ditarik untuk dibagi-bagikan. Dalam OTT, disita Rp 231 juta sebagai barang bukti awal.
Karena kedekatan Topan dan Bobby, serta posisi strategis Topan yang diangkat langsung oleh Gubernur, publik mulai menyoroti potensi keterlibatan Bobby.
Dalam konferensi pers, KPK tidak menutup kemungkinan akan memanggil Bobby.
“Tentu kami akan panggil, akan kami minta keterangan, apa dan bagaimana sehingga uang ini bisa sampai kepada yang bersangkutan (tersangka),” kata Asep.
Tak hanya aliran dana, Asep juga menegaskan bahwa pemanggilan bisa terjadi meski hanya ada dugaan adanya perintah.
“Tidak harus selalu ada aliran uang termasuk ke gubernur, itu kita akan panggil tentunya. Misalkan hanya ada perintah, perintahkan untuk memenangkan pihak-pihak ini, uangnya belum dapat, tetap kita akan panggil dan kita akan minta pertanggungjawaban. Seperti itu,” ujarnya.
Topan kini resmi ditahan KPK bersama empat tersangka lainnya. Mereka dijerat pasal-pasal suap dalam UU Tipikor. Asep menegaskan bahwa penahanan ini dilakukan selama 20 hari ke depan untuk mendalami keterlibatan semua pihak. (lz)
TEBAK SKOR GRATIS BERHADIAH UANG 1.5 JUTA RUPIAH , KLIK DISINI !!!
Tidak ada komentar:
Posting Komentar